JALAN PANJANG SEJARAH POLRI

DARI WAKTU KE WAKTU

 

            Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terbentuk dari perjalanan sejarah yang panjang, sesuai dengan kehidupan peradapan bangsa Indonesia. Perjalanan panjang sejarah tersebut terangkai mulai dari masa kerajaan, zaman kolonial penjajahan, kemudian berlanjut ke masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Dalam perjalanan panjang sejarah tersebut, setiap masa mempunyai kisah, cerita dan sejarah masing – masing yang kemudian membentuk perjalanan sejarah pada masa berikutnya.

  1. Masa Kerajaan :

Banyak literatur sejarah kepolisian di Indonesia mengatakan bahwa cikal bakal pelaksana tugas kepolisian telah banyak dijumpai di masa kerajaan. Kerajaan tersebut diantaranya adalah kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan – kerajaan tersebut, organisasi kepolisian secara organisasi memang belum diketemukan, namun berbagai peran, tugas dan fungsi  kepolisian telah dijalankan oleh mereka.

Adapun tugas, peran dan fungsi kepolisian yang telah ada pada masa kerajaan tersebut adalah tugas – tugas menjaga keamanan dan keselamatan raja dan keluarganya, tugas – tugas pengamanan dan keselamatan masyarakat dan wilayah yang dikuasainya. Tugas – tugas tersebut dilakukan oleh suatu satuan pengawal dari kerajaan. Adapun salah satu satuan pengawal yang terkenal adalah barisan pengawal Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada pada masa kerajaan Majapahit.

Barisan pengawal Bhayangkara tersebut bertugas memelihara dan mewujudkan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, baik untuk menghadapi bahaya dari luar maupun dari dalam kerajaan. Adapun barisan Bhayangkara tersebut dalam bertugas berpegang erat pada prinsip – prinsip yang telah digariskan oleh Gajah Mada berupa : Satyahaprabu, Hanyaken Musuh, Gineung Pratidina, dan Tan Satrisna.

Selain Bhayangkara di kerajaan Majapahit, pengemban tugas dan fungsi kepolisian juga dijalankan di berbagai kerajaan dengan berbagai nama. Di kerajaan Mataran dijumpai dengan nama Abdi Dalem Pradjurit Nirboyo, kemudian di kerajaan Surakarta dikenal dengan nama Abdi Dalem Gunung , di kerajaan Aceh terkenal dengan sebutan Polisi Samodra, dan si Sulawesi Selatan dikenal dengan Tomalampona Tuwangke.

Berbagai sebutan tersebut pada prinsipnya tugas dan fungsi yang diembannya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan wilayahnya dari gangguan atau bahaya dari luar maupun dari dalam kerajaan.

  1. Masa pendudukan kolonial / penjajahan :

Sejarah bangsa Indonesia mencatat, bahwa bangsa ini mengalami masa penjajahan / kolonialisme yang sangat panjang. Selama 3 setengah abad, bangsa ini menderita dari perihnya kolonialisme. Mulai dari masa jaman kolonialisme  bangsa Inggris, Belanda, Jepang, yang pada masing – masing masa kolonialisme tersebut membawa sejarah masing – masing.

Sejarah mencatat, bahwa perjalanan kolonialisme bangsa Eropa ke Indonesia adalah dalam rangka pencarian sumber rempah – rempah. Dengan kesuburan dan beraneka ragaman hasil rempah – rempah yang dihasilkan dari bumi Indonesia membuat bangsa Eropa tergiur untuk menduduki dan menguasai Indonesia.

Pada masing – masing masa penjajahan tersebut, para negara penjajah membawa pengaruh masing – masing dan kemudian diterapkan di Negara jajahan. Hal membawa pengaruh terhadap budaya, perilaku, dan tata kenegaraan di Indonesia. Begitu pula untuk tata kelola kepolisian. Pada masing – masing masa mempunyai ciri dan corak yang berbeda satu dengan yang lainnya.

  1. Masa VOC ;

Pada masa Vereenigde Oost-indische Compagnie atau dikenal dengan VOC yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan melakukan monopoli untuk aktivitas perdagangan rempah – rempah di Asia termasuk Indonesia. VOC ini merupakan suatu kongsi dagang yang istimewa. Disebut istimewa karena diperbolehkan mempunyai perangkat tentara sendiri, polisi sendiri, bahkan bisa bernegosiasi dengan suatu negara tanpa seiijin negara asalnya.

Dengan melihat tujuan dari VOC berupa suatu kongsi dagang yang bermaksud memonopoli perdagangan rempah – rempah di Indonesia, serta adanya ancaman kedatangan pedagang Inggris yang berniat masuk dan berdagang di wilayah Indonesia khususnya Batavia, maka Gubernur VOC pada saat itu Jan Pieterzoon Coen membentuk suatu pengamanan kota di Batavia.

JP Coen membentuk suatu pengamanan kota dan kemudian ditunjuklah Jan Steyns van Antwerpen sebagai Balyuw atau Opsir Justisi merangkap Kepala Polisi. Dibawah Balyuw terdapat Polisi Kota yang dibantu para Wijkmeesters, seorang wakil bernama Subtituut, dan empat pembantu bernama diefleyders atau kaffers (penjaga maling). Selain itu, ada ratelwatcht (Penjaga Malam) yang dilengkapi kleper. Tugasnya adalah ronda malam dan membunyikan kleper-nya sebagai peringatan kepada warga agar selalu waspada dan berjaga-jaga akan tindak kejahatan.

Sedangkan pada 1651, VOC mengangkat suatu kesatuan untuk mengamankan daerah di luar Batavia, yakni Landdrost. Untuk membantu tugas Landdrost dibentuklah Korps Marechaussee dibawah pimpinan seorang Letnan. Marechaussée yang dikenal di Indonesia sebagai Marsose yang kemudian berkembang menjadi kekuatan tempur untuk mengamankan wilayah dan jalanan. Korps ini berpatroli di daerah penduduk pribumi. Adanya korps baru ini membuat tugas Landdrost semakin berkurang. Maka pada 1798 jabatan ini digabungkan dengan jabatan Balyuw dari Batavia. Sehingga lahir jabatan baru, yakni Balyuw der Staad Batavia & Drossaard der Bataviasche Ommelanden (Balyuw dari Kota Batavia dan Drossard dari daerah sekitarnya). Jabatan baru ini dibantu seorang Schout dalam tugas pengamanan

  1. Masa Hindia Belanda ;

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia berlanjut dengan bubarnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Dengan bubarnya VOC tersebut kemudian pemerintahan diambil alih secara langsung oleh kerajaan Belanda yang kemudian dikenalah dengan masa penjajahan Hindia Belanda.

Pada masa Hindia Belanda ini, system pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tak lepas dari pengaruh budaya lokal dan pengaruh sistem kepolisian masa sebelumnya. Di jawa dikenal dengan adanya jogoboyo yang mempunyai tugas membantu lurah menjaga tata tenteram dan menangani masalah pencurian, pembunuhan, perkelahian dan lain – lain. Kemudian dikenal juga adanya Jayengsekar yang merupakan pasukan pemelihara keamanan dengan menggunakan kuda (berkuda). Kedua system pengamanan tersebut terus diaktifkan pada masa penjajahan Hindia Belanda.

Adapun bentuk – bentuk kepolisian yang ada dan dibentuk pada pemerintahan Hindia Belanda adalah Algemene Politie (Polisi Umum), Gewapende Politie (Polisi Bersenjata), Veld Politie (Polisi Lapangan), Cultuur Politie (Polisi Lapangan), Bestuur Politie (Polisi Pamong Praja). Sempat pula lembaga kepolisian menjadi Dienst der Algemene Politie yang secara struktural berada di bawah Pemerintahan Dalam Negeri (Departement van Binnenlandsch Bestuur). Sedangkan di daerah, kewenangan politik kepolisian ada di tangan residen. Para perwira polisi yang bertugas selaku kepala polisi lokal hanya menyandang wewenang teknis kepolisian.

Mengingat mulai pentingnya tugas Polisi maka pemerintah Belanda mulai mengadakan pendidikan Polisi. Pendidikan yang pertama untuk Agen Polisi (Politie Agent) di Batavia, Semarang dan Surabaya pada tahun 1911. Kemudian dengan berkembangnya tugas kepolisian dengan proses pendidikan serta keadaan daerah pendidikan pindah ke Bogor kemudian di Sukabumi (tahun 1925). Selain itu Lembaga Kepolisian secara administrative termasuk Sekolah Polisi di Sukabumi diurus oleh Binnenlandsch Bestuur, Rechts Politie berada dibawah procureur general, tetapi operasional Kepolisian sepenuhnya berada ditangan Residen.

Kemudian perkembangan situasi pada tahun 1811-1815 Inggris berhasil mendesak Hindia Belanda dan kemudian menguasai pulau Jawa di bawah pimpinan Sir Thomas Stanford Raffles. Pada masa ini sistem kepolisian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan itu adalah peletakan dan pembentukan dasar-dasar dan organisasi kepolisian di Indonesia mulai muncul lebih jelas apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Melalui Regulation 1814 Raffles membagi Pulau Jawa menjadi beberapa distrik atau kabupaten yang dipimpin bupati. Tiap kabupaten dibagi menjadi divisi atau kawedanaan yang dipimpin wedana. Dalam tiap-tiap kawedanaan inilah terdapat station of police, yakni kantor Mantri Polisi dan pegawai kepolisian. Sedangkan pada tingkat desa tugas polisi dijalankan Kepala Desa (Headman) dan dibantu Penjaga Malam (nachtwacht).

Setelah Belanda kembali menguasai Jawa pada 1815, keluarlah peraturan mengenai tugas kepolisian tahun 1819, yaitu Provisioneel Reglement op de Crimineele Rechtsvordering bij het Hooggerechtshof en de Raden van Justitie (peraturan kepolisian bagi bangsa Eropa) dan Reglement op de Administratie der Politie en de Crimineele en Civiele Rechtsvordering onder den Inlander in Nederlandsch Indie (peraturan kepolisian bagi masyarakat pribumi dan Timur Asing). Menurut peraturan ini, rechtspolitie bagi bangsa Eropa dilakukan dibawah pengawasan Pokrol Jenderal (pimpinan utama semua pegawai kepolisian) yang pelaksaannya dilakukan para Opsir Yustisi (pimpinan semua pegawai bawahan polisi). edangkan Rechtspolitie untuk kalangan pribumi dan Timur Asing diserahkan kepada Kepala Desa yang berada dibawah komando dan pengawasan dari wedana dan bupati daerahnya masing-masing.

Dalam rangka membentuk organisasi kepolisian yang rapi dan teratur maka pada 1911 diadakanlah reorganisasi kepolisian kota-kota besar (Batavia, Semarang, dan Surabaya) dengan cara mensistematis-kan struktur komando dan kepangkatan. Pemerintah juga membentuk korps polisi baru, yaitu Polisi Lapangan (Veldpolitie) yang termasuk dalam susunan Polisi Umum. Kehadiran Polisi Lapangan secara langsung telah menghapus adanya Polisi Bersenjata yang kerap melakukan teror dan tidak dapat merebut kepercayaan rakyat sebagai penjaga keamanan. Korps baru ini bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman (Velligheid, Orde en Rust) di luar ibukota keresidenan dan kabupaten.

Lalu, untuk menangani masalah reserse dan politik luar kota maka dibentuklah Dinas Reserse Daerah (Gewestelijke Recherche). Kedua satuan baru tersebut dibentuk pada 1920, tatkala kegiatan dan perlawanan politik kaum Bumiputra terhadap pemerintah Kolonial tengah berkembang. Polisi Lapangan memiliki sifat tugas preventif, sedangkan Polisi Dinas Reserse bertugas lebih represif (polisi kriminal). Sebagai Polisi Kriminal di luar kota, Dinas Reserse ini membutuhkan satu agen khusus yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan tentang kegiatan politik dan perlawanan di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, didirikanlah PID Politieke Inlichtingen Dienst (Badan Intelijen Polisi) pada Mei 1916.

 

  1. Masa kependudukan Jepang ;

Pada masa pendudukan Jepang, susunan organisasi kepolisian terbagi-bagi menjadi beberapa regional dan tidak terpusat, dimana masing-masing regional mempunyai kantor sendiri. Pembagian regional tersebut merupakan pembagian daerah pertahanan militer Jepang di Asia Tenggara dan di bawah komando Markas Besar Tentara Selatan di Singapura. Pada masa pemerintahan Jepang, Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Syu (setingkat keresidenan sekarang) dan dua koci (daerah kerajaan yaitu Yogyakarta dan Surakarta).

Jepang juga membentuk Keibodan dan dilatih oleh Departemen Kepolisian Jepang yang nantinya diharapkan membantu tugas-tugas kepolisian seperti: penjagaan lalu lintas, pengamanan desa dan lain-lain. Kepala polisi daerah bertanggungjawab kepada Keibodan di wilayahnya. Di dalam asrama ini para anggotanya mendapat gemblengan patriotism dan nasionalisme yang kuat, latihan perang-perangan (Kyoren) dan baris berbaris.

Dalam masa ini banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan keisatsubu dan kepalanya disebut keisatsu elucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Dengan demikian, pada waktu itu telah ada jalur Komando yang jelas dan pusatnya masing-masing sampai ke Distrik. Di samping itu jumlah polisi yang diserah terimakan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Jepang, sebanyak 31.620 orang yang terdiri dari 10 Hopkommisaris, 117 Komisaris Polisi, 13 Wedana Polisi, 63 Hopinspektur Polisi, 88 Assisten Wedana Polisi, 545 Inspektur Polisi, 1463 Mantri Polisi, 513 Hopagen, 154 Hopposhis komando, 2.582 Poshis komandan/ Reserse dan 26.073 Agen Polisi.

Kedudukan kepolisian mengikuti sistem Pemerintahan Jepang yang menjadi dua lingkungan, kekuasaan sebelah barat dibawah Angkatan Darat (Gunseikan) dan sebelah timur dibawah Angkatan Laut (Menseifu Tyokan). Masing-masing kekuasaan dibagi dalam Syu (sama dengan keresidenan. Pimpinan Kepolisian sehari hari dilaksanakan oleh seorang Kepala Bagian Kepolisian (Keisatsu-Butyo) atau Chiang Butyo (Kepala Bagian Keamanan).

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut HIR, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya polisi dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut keibodan (semacam hansip).

  1. Masa revolusi fisik :

Setelah Jepang kalah dalam PD II yang ditandai dengan bom atom di Nagasaki dan Hirosima, maka segala bentuk satuan bentukan pemerintah Jepang dibubarkan, baik itu kesatuan tentara baik itu Peta, Gyu Gun, Heiho. Sedangkan untuk polisi masih tetap bertugas. Termasuk ketika terjadi peristiwa Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kesatuan polisi adalah satu – satunya yang utuh kesatuannya samapi di daerah-daerah.

Dengan adanya Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut maka secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 Polri ditempatkan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka secara spontan kepolisian di daerah-daerah menyatakan dirinya Polisi Republik Indonesia dengan berbagai cara, seperti mengambil alih kantor polisi dari jepang, mengganti bendera Jepang menjadi merah-putih.

Sebagai contoh adalah pada tanggal 19 Agustus 1945 anggota – anggota polisi di markas Tokubetsu Keisatsu Tai di Semarang menurunkan bendera hinomaru dan kemudian menggantinya dengan Sang Saka Merah Putih. Beberapa waktu kemudian Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945.

Peristiwa tersebut dikenal dengan Polisi istimewa. Dalam peristiwa tersebut, para polisi istimewa berikrar:

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia.”

Peristiwa peristiwa bergabungnya polisi ke dalam kepolisian Indonesia lainnya segera bermunculan, diantaranya peristiwa di Padang, yaitu empat keishi (komisaris polisi ditingkat karesidenan) Ahmadin Datuk Berbangso, Kaharudin Datuk Rangkayo Basa, R. Suleiman, dan Sulaiman Efendi langsung memerintahkan para anggotanya untuk merebut senjata dan bergabung dengan kepolisian Indonesia.

Sejarah kemudian terus bergulir, bahwa dalam rangka membentuk suatu lembaga kepolisian Negara yang terstruktur dan organisasional, maka Presiden Sukarno pada tanggal 29 September 1945 menunjuk Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Cokrodiatmodjo sebagai Kapolri pertama. Penunjukan ini merupakan suatu wujud langkah awal pembentukan dan penyusunan kepolisian nasional yang terintegratif. Hal ini kemudian dikuti oleh menyatunya satuan – satuan polisi ditingkat daerah – daerah yang sebelumnya mandiri dan tanpa koordinasi kedalam Kepolisisian Negara Republik Indonesia.

Situasi bangsa Indonesia pada tahun 1945 merupakan situasi yang masih banyak dengan pergolakan dan pertempuran dengan Inggris dan Belanda. Dengan situasi tersebut,Polisi menyatakan diri sebagai “combatant”, termasuk peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Dalam peristiwa tersebut yang dipelopori oleh pasukan istimewa mampu melumpuhkan tentara Sekutu, dan peristiwa tersebut sekarang dikenal dengan hari Pahlawan. Jenderal TNI A.H. Nasution mengatakan bahwa tanpa adanya keberanian polisi istimewa tersebut, tidak akan ada hari Pahlawan. Hal tersebut menunjukan tentang peran serta Polisi Istimewa dalam peristiwa 10 November tersebut.

Perkembangan situasi politik Negara Indonesia pada tahun 1946 mengalami perubahan yang berpengaruh pada system kedudukan kepolisian di Indonesia. Negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 menganut sistem presidensial, namun demi kepentingan perjuangan diterapkan sistem parlementer di mana Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang mana Sutan Syahrir sebagai PM pertama.

Kemudian pada tanggal 25 Juni 1946 (merupakan hari penting bagi Polri) dikeluarkan Penetapan Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri (Soekarno dan Soedarsono) yang isinya menetapkan Jawatan Kepolisian yang pada awalnya berada dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan Jawatan tersendiri yang langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri (pada saat itu Pusat/Mabes Kepolisian Negara berkedudukan di Purwokerto Jawa Tengah). Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1946. Penetapan ini menegaskan lahirnya “KEPOLISIAN NASIONAL” yang bertugas dan bertanggung jawab di seluruh wilayah RI. Oleh sebab itu, tanggal 01 Juli kemudian diperingati sebagai “HARI ULANG TAHUN BHAYANGKARA”, hari lahirnya “kepolisian nasional” dan bukan hari lahir Kepolisian Negara RI.

Pada masa ini ditandai dengan penataan organisasi djawatan kepolisian. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka reorganisasi tersebut adalah dengan penyeragaman nama, susunan kepangkatan, tugas, dan tata cara kerja untuk seluruh kepolisian. Selanjutnya dibentuknya Mobile Brigade (Mobbrig) pada tanggal 14 November 1946.

Dalam periode ini pula Jenderal polisi R.S. Soekanto selaku Kepala Kepolisian Negara RIS bertugas menyatukan Kepolisian Negara RI (sebagai negara bagian) dengan bekas-bekas kepolisian dari negara-negara bagian bikinan Belanda. R.S. Soekanto mengutamakan profesionalisme dalam seleksi anggota.

  1. Masa demokrasi parlementer :

Gejolak politik yang terjadi pada Negara Indonesia, membawa perubahan terhadap organisasi kepolisian. Dengan diberlakukannya UUDS tahun 1950 sebagai dasar Negara, serta ditandainya dengan bermunculan banyak partai, mengakibatkan system pemerintahan bergeser menjadi parlementer dengan dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Dalam kondisi demikian Polri tetap mandiri dan tidak dipengaruhi partai manapun. R.S Soekanto saat itu mulai membangun kepolisian. Kemudian karena kedudukan Polri kembali ke Jakarta dan pada saat itu belum ada kantor, maka digunakanlah bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri sebagai kantor Djawatan Kepolisian Nasional (DKN). Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.

Selain itu proses peningkatan dan pembangunan organisasi dilakukan dengan cara meningkatkan Akpol menjadi PTIK. Ratusan perwira dikirim belajar ke luar negeri. Kapolri Jenderal Polisi R.S Soekanto juga membangun laboratorium kriminal (forensik), membentuk Polisi udara dan polisi perairan. Polri saat itu juga menjadi anggota Interpol dan membangun gedung mabes Polri di Jalan Trunojoyo. Di bidang operasional Polri banyak berhasil membongkar kasus spionage, kasus kecelakaan pesawat, dan kasus teror percobaan pembunuhan Presiden. Pada tahun 1955 Polri pertama kali mengamankan Pemilu. Selain itu ditetapkan juga Tri Brata sebagai pedoman hidup dan catur Prasetya sebagai pedoman karya Polri.

Pada masa ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI), sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Pada kurun masa ini kejadian penting adalah lahirnya Pol Air (5 Desember 1950). Dinas telekomunikasi pada jawatan kepolisian negara (27 Oktober 1951), Pasukan Polisi Perintis (11 Maret 1952), Persatuan Istri Polri yang diberi nama Bhayangkari (19 Oktober 1952), Tri Brata sebagai pengikat disiplin bagi Mahasiswa PTIK (3 Mei 1954) yang selanjutnya sebagai landasan moral anggota Polri. Penetapan hari Kepolisian yang pertama kali (1 Juli 1955), Polisi Lalu Lintas (22 Agustus 1955), Polisi Udara (1Desember 1955), Labkrim (5 Juli 1955), NCB (16 Agustus 1956).

  1. Masa demokrasi terpimpin :

Setelah kegagalan Konstituante, maka Presiden Ir Soekarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menyatakan bahwa Negara Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang menyimpang dari UUD 1945. Penyimpangan tersebut diantaranya jabatan Perdana Menteri (yang waktu itu dijabat Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama.

Kedudukan kepolisian pada waktu tersebut masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Pada tahun 1959 keluar UU No 23 tahun 1959 tentang “keadaan bahaya” yang membagi 4 bentuk keamanan (Tertib Sipil-Darurat Sipil- Darurat Militer-Darurat Perang). Tanggung jawab keamanan dalam Tertib Sipil dan Darurat Sipil diserahkan kepada Polri, sedangkan dalam Darurat Militer dan Darurat Perang diserahkan kepada Angkatan Perang (AD-AL-AU). Dengan adanya UU No 23 tahun 1959 tersebut dilanjutkan dengan rencana Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1959 pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi RS. Soekanto diganti oleh Kombes Pol. I. Soekarno Djojonegoro.

Perkembangan berikutnya adalah dengan adanya Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 yang menyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Kemudian tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan.

Selanjutnya dengan Keppres No. 134/1962 Menteri Kapolri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). emudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

  1. Alat Negara Penegak Hukum.
  2. Koordinator Polsus.
  3. Ikut serta dalam pertahanan.
  4. Pembinaan Kamtibmas.
  5. Kekaryaan.
  6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

  1. Masa orde baru :

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bindang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Kemudian pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Pada kesempatan tersebut anggota AL danAU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangkan Polri memakai tanda Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi.

Pada masa ini dengan kedudukan Polri berada di bawah Menhankam dan Pangab yang kurang lebih selama 30 tahun berada dalam kondisi ini dirasakan sebagai kemunduran bagi Polri di bidang anggaran, materiil, sumber daya manusia karena diperlakukan sebagai angkatan perang. Anggaran Polri hanya sama dengan harga 1 pesawat Hercules AURI, pengadaan 2 kapal untuk Polri yang telah disetujui Presiden dan Menristek diambil alih oleh Angkatan Laut, rasio anggota Polri dan jumlah penduduk 1 : 1200 (ratio PBB 1 : 400), sistem, pendidikan disamakan/diintegrasikan dengan pendidikan angkatan perang, Polri jarang diikutkan dalam kerjasama/pendidikan luar negeri, dan sebagainya.

Dalam sejarah dicatat pula dalam periode ini adalah diundangkannya KUHAP, dimana Polri sebagai penyidik utama, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengadilan. Sejak saat itu Indonesia menganut system peradilan pidana yang terpadu dan sebagai pengganti HIR. Semua unsur dalam system peradilan pidana harus dijabat oleh orang yang professional dan tidak boleh diintervensi.

Kemudian pada periode ini terbit pula UU no 28 tahun 1997 yang mengatur tentang tugas, fungsi  serta wewenang dan tanggung jawab Polri. Namun dengan kedudukan Polri yang masih dibawah Pangab menghambat proses profesionalitas dan kemandirian Polri. Kemudian dengan adanya era reformasi akhirnya Polri dipisahkan dari ABRI dengan diundangkannya UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  1. Masa reformasi :

Sejak bulan juli 1997 di Negara Indonesia dilanda krisis moneter dan berimpas kepada terjadi reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa untuk menggulingkan presiden Soeharto dan melawan segala bentuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Peristiwa ini kemudian ditandai dengan insiden Trisakti, kerusuhan 13 – 15 Mei 1998 di Jakarta, dan turunnya presiden Soeharto.

Ditengah peristiwa reformasi tersebut, banyak pakar hukum, tokoh masyarakat menuntut proses pemisahan Polri dari ABRI. Tokoh – tokoh tersebut diantaranya adalah Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, Prof. Satjipto Rahardjo, Prof. JE Sahetapy, Prof. Mardjono Reksodiputro, Prof. Sarlito W. Sarwono, dll. Mereka berpendapat bahwa tugas pokok dan wewenang Polri sangatlah jauh berbeda dengan ABRI sehingga peran dan tugas serta kedudukan secara organisasi harus dikembalikan sebagaimana mestinya.

Peristiwa penting adalah pada tanggal 05 Oktober 1998 sebelum Sidang Istimewa MPR, Menhankam/Pangab membuat pernyataan politik yaitu Polri akan dipisahkan dari ABRI. Kemudian pada tanggal 01 April 1999 dengan upacara di Mabes ABRI, Polri dipisahkan dari ABRI, dan sementara posisinya berada dibawah Menhankam. Pada proses ini disertai dengan keluarnya Inpres nomor 2 tahun 1998 tentang tindak lanjut pemisahan Polri dari ABRI.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Mabes Polri, yang kemudian mulai menyusun kedudukan kepegawaian dan tanda pangkat dengan mendasari kepada UU No 43 tentang kepegawaian negara. Kemudian pada tanggal 01 Juli 1999, Menhankam dalam sambutan Hut Bhayangkara menyampaikan secara resmi reformasi kedudukan dan susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2000, terbitlah Keputusan Presiden nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri yang menempatkan organisasi Polri langsung dibawah Presiden. Dan melalui Keppres tersebut disebutkan bahwa tugas dan peranan Polri adalah menegakkan hukum, membina ketertiban umum, dan keamanan dalam negeri.

Dengan pemisahan Polri dari Abri, kemudian secara bertahap dilakukan penataan organisasi Polri mulai dari tingkat atas (Mabes Polri) sampai dengan tingkat terbawah yaitu pada Polsek dan Pos Pol. Kemudian persyaratan kepegawaian dan evaluasi serta klasifikasi pejabat pimpinan kesatuan dan staf dilakukan.

Polri telah melakukan reformasi struktural, reformasi instrumental, dan reformasi kultural. Banyak sudah prestasi dan capaian yang sudah dilakukan seperti pengungkapan aksi teror, pengungkapan kasus-kasus narkoba besar, penanganan kerusuhan di Aceh, Papua, maluku, Poso, dan sebagainya yang dianggap prestasi tinggi dalam ukuran internasional. Namun di sisi lain masih terdapat banyak kekurangan seperti perilaku/kultur dan tindakan sementara anggota Polri seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, kekerasan dalam menangani huru hara yang sering anarkis, serta kelemahan-kelemahan internal lainnya.

Hal ini dirasakan sebagai dampak 30 tahun di bawah Menhankam/Pangab di mana saat itu diintegrasikan dengan ABRI mulai dari tahap pendidikannya, dampak keadaan lingkungan nasional, regional dan global yang tidak kondusif. Polri secara sadar mengakui hal ini dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan demikian. Selain reformasi struktural, instrumental, dan kultural Polri membuat “Grand Strategy Polri” (2005-2025) dengan Tahap I Trust Building-Membangun Kepercayaan Masyarakat (2005-2009); Tahap II Partnership Building-Membangun Kemitraan dengan masyarakat; serta tahap III Strive for Excellence-Menuju Kesempurnaan/unggul. Untuk melakukan percepatan pencapaian grand strategi tersebut dilincurkan program “Quick Win” dan juga “Reformasi Birokrasi Polri”.

Reformasi Struktural-Instrumental-Kultural Polri, Grand Strategy Polri (2005-2025), Program Quick Win, serta Reformasi Birokrasi Polri telah dan sedang berjalan serta berlanjut. Mari kita (masyarakat) jaga dan kawal bersama agar kita mendapatkan suatu profil kepolisian negara RI yang kita inginkan bersama yaitu polisi yang dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi yang dapat menegakkan hukum, serta dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakatnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Bachtiar, Harsya W. 1994. “Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Baru”. Jakarta: Grasindo.

Bloembergen, Marieke. 2011. Polisi Zaman Hindia Belanda : Dari Kepedulian dan Ketakutan. Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara.

Djamin, Awaloedin. “Kumpulan Tulisan Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA”.

Djamin, Awaloedin. 2007. “Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok”. Jakarta: PTIK Press.

Djamin, Awaloedin Dkk. 2007. “Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia”. Jakarta: Yayasan Brata Bakti Polri.

Djamin, Awaloedin. 2011. “ Sistem Administrasi Kepolisian: Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Ginting, Ricky Francois Wakkano dkk. 2009. Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Suparlan, Parsudi. 2008. “Ilmu Kepolisian”. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Suparlan, Parsudi. 2004. “Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia”. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s