WAJAH KINERJA KEPOLISIAN KITA

Peradilan Indonesia kembali tercoreng setelah salah satu penegak hukumnya melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Penegak hukum tersebut adalah oknum – oknum petugas Polri yang tidak professional dalam pelaksanaan tugasnya. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana sebuah alat komunikasi berupa handphone dapat masuk kedalam sel atau rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri dan Mako Brimob Kelapa Dua, tempat dua tersangka korupsi ditahan yaitu Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Dengan adanya alat telekomunikasi berupa handphone tersebut kedua tersangka dapat dengan mudahnya menskenariokan apa yang akan mereka perbuat, lakukan dan ucapan dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan untuk meloloskan mereka dari jeratan hukum. Kejadian tersebut menjadi suatu ironi atau paradoks bahwa didalam sel atau jeruji di kantor Polisi saja mereka bisa melakukan suatu skenario seperti itu, bagaimana jika keduanya berada diluar sel.
Kejadian kepemilikan handphone tersebut merupakan bentuk ketidak cermatan dan kelalaian dari anggota Polri yang bertugas menjaga ruang tahanan. Bahwa diketahui dari standart operational procedure (SOP) bahwa setiap tahanan dilarang untuk membawa barang elektronik, barang yang dapat membahayakan diri serta barang – barang tersebut harus dititipkan kepada petugas jaga. Dalam kasus tersebut, petugas jaga ruang tahanan tidak melakukan tugas pemeriksaan tahanan dengan baik.
Kejadian yang mencoreng institusi Polri lainnya adalah ketika tiga orang oknum anggota Polres Sukarno – Hatta yakni Briptu Wawan Kristiato, Briptu Indiarto dan Brigadir Dedi ditangkap karena kepemilikan narkoba. Kemudian oknum anggota Polsek Taman Sari Brigadir KS pada tanggal 16 Juli 2008 juga tertangkap karena hal sama yaitu kepemilikan narkoba.
Kejadian tersebut tak pelak serasa kontras dengan situasi dan kondisi dimana instusi Polri yang di ulang tahunnya ke 62 pada tanggal 01 Juli 2008 mendapat kado prestasi berupa pengungkapan jaringan terorisme di Palembang, Sumatera Selatan dengan bukti berupa bahan peledak dengan daya ledak high explosive.
Kinerja
Kinerja menurut Nawawi (2000: 97) dapat dilihat berdasarkan dimensi – dimensinya yang meliputi dimensi tingkat kemampuan kerja (kompetensi) dalam melaksanakan pekerjaan baik yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang bersumber dari pengalaman kerja dan dimensi tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar pekerja sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, yang memungkinkan tercapainya hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan kejadian tersebut, dapat kita lihat adanya kontradiksi antara satu kejadian dengan kejadian yang lain terutama jika kita kaitkan dengan permasalahan kinerja. Dalam hal kejadian handphone dalam sel serta kepemilikan narkoba tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja para oknum tersebut sangat jauh dari yang diharapkan, dimana para oknum anggota Polri tersebut diharapkan sebagai pengawal dan penegak hukum yang patuh hukum harus menjadi pesakitan dari hukum itu sendiri karena tindakannya yang melanggar hukum.
Sedangkan prestasi yang ditorehkan oleh petugas berdasarkan kejadian di Palembang SumSel, maka kinerja seperti itulah yang diharapkan oleh semua pihak. Dengan kemampuan kerja (kompetensi) yang baik maka para petugas Polri tersebut dapat melaksanakan tugasnya (kinerja) dengan sangat baik pula.
Perbedaan kinerja dalam suatu institusi organisasi adalah merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah. Karena dalam suatu organisasi atau institusi dimanapun berada pasti terdapat dua sisi kondisi yang bertolak belakang. Dapat diibaratkan seperti dua mata uang logam yang saling bersisihan, berbeda namun tidak dapat dipisahkan.
Membangun Kinerja
Kinerja anggota tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi secara umum. Maka dari itu, kinerja buruk para oknum polri dari kejadian diatas mempengaruhi kinerja institusi Polri. Maka dari itu Polri haruslah menciptakan suatu system dan kondisi yang mengarah kepada perbaikan dan pembangunan kinerja dari seluruh individu anggotanya serta pembangunan kinerja dari institusi Polri sendiri.
Bahwa dimensi kinerja dari individu adalah pengaruhi oleh adanya dua faktor yaitu faktor kompetensi dan faktor komitmen. Kedua factor tersebut sangat menentukan posisi dari kinerja suatu individu. Apabila pada saat pelaksanaan tugas didasari dengan rasa komitmen tinggi terhadap insitusi dan tujuan organisasi dan didasari oleh kemampuan kerja (kompetensi) yang cukup tinggi pula maka saat itulah individu tersebut telah mencapai tahapan Optimum Performance. Tahapan inilah yang harus dicapai oleh seluruh individu dalam suatu institusi.
Adapaun cara – cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan bimbingan mental, siraman rokhani, pelatihan kemampuan, pendidikan yang kesemuanya ditujukan kepada peningkatan kompetensi dan penguatan komitmen baik komitmen kerja maupun komitmen terhadap organisasi. Dalam dimensi ini pembangunan dalam hal penguatan komitmen individu merupakan suatu hal sulit pencapaiannya dan membutuhkan waktu.
Sedangkan terhadap kinerja organisasi, kita mengenal konsep dimensi organizational performance atau dimensi kinerja organisasi. Dalam dimensi ini terdapat dua factor yang berpengaruh yaitu factor manajemen system dan budaya organisasi. Semua organisasi atau institusi bertujuan mencapai kondisi optimum performance yaitu suatu kondisi ketika dalam pelaksanaan tugas, dilakukan dengan kondisi adanya factor manajemen system organisasi yang baik dan kuat serta factor budaya organisasi yang kuat.
Dalam institusi Polri pada saat ini pembangunan dalam hal manajemen system telah dilaksanakan, namun yang paling sulit adalah berupa pembangunan budaya organisasi. Bahwa kejadian handphone di sel tersangka korupsi, kepemilikan narkoba sebagaimana diatas, merupakan salah satu bentuk adanya budaya buruk yang ada. Pemulihan dan penghilangan budaya tersebut haruslah dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama.
Menyingkap Kompetensi
Pembangunan kompentensi (kemampuan diri) dari suatu individu sangatlah memegang peranan penting dalam kinerja. Karena dengan adanya kemampuan diri (kompetensi), maka individu tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas sudah terlebih dahulu mempunyai pegangan dalam bersikap dan bertindak.
Kompetensi itu sendiri pada dasarnya terdiri dua bagian besar yaitu : Hard Competency dan Soft Competency. Dalam hal ini soft competency terdiri dari kemampuan skill dan kemampuan knowledge, sedangkan pada soft competency terdiri dari kemampuan terhadap peran social, konsep diri, watak bawaan dan motif atau niat. Dari du bagian besar tersebut yang memberikan pengaruh terbesar dalam kinerja seorang individu adalah soft competency.
Dengan konsep tentang peranan kompetensi tersebut, seharusnya suatu organisasi dalam pembangunan kompetensi memberikan prosentase yang lebih dalam hal soft kompetensi dibandingkan dengan pembangunan hard competency. Namun hal yang sebaliknya justru terjadi. Pembangunan kemampuan diri atau kompentensi lebih banyak kepada penguasaan teknik dan taktik serta dalam hal pengetahuan. Namun amat jarang adanya pelatihan dan peningkatan yang berkaitan dengan peningkatan peran social, konsep diri, watak serta penguatan niat atau motif. Sehingga tidak heran banyaknya penyimpangan yang terjadi dikalangan anggota istitusi tersebut. Begitu pula di institusi kepolisian, hal yang sama terjadi.
Maka dari itu, beberapa langkah dan kebijakan yang seharusnya diambil dan diterapkan oleh Polri adalah melakukan pembangunan kompetensi dengan memberikan prosentasi yang lebih dalam bidang soft kompetensi. Pelatihan – pelatihan dapat dilaksanakan dengan berupa manajemen training, peningkatan bimbingan mental dan lain sebagainya.
Dengan demikian diharapkan suatu hari kedepan institusi Kepolisian dengan seluruh anggotanya mempunyai kinerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan tugas yang didasari dengan semangat profesionalisme dan proporsionalisme.